Program Peningkatan Layanan Daerah Aliran Sungai (DAS) seringkali hanya dilihat dari lensa lingkungan, yaitu penyediaan air bersih dan pengendalian banjir. Padahal, dampak jangka panjang dari pengelolaan DAS yang terintegrasi jauh melampaui aspek biofisik dan merambah ke sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat, menghasilkan manfaat Dampak Ekonomi yang signifikan dan peningkatan kualitas hidup komunitas. Kesehatan sebuah DAS adalah cerminan dari ketahanan wilayah tersebut, yang secara langsung memengaruhi stabilitas pendapatan, kesempatan kerja, hingga kesehatan publik. Mengabaikan investasi pada DAS sama artinya dengan membiarkan risiko kerugian modal dan sosial meningkat secara eksponensial. Oleh karena itu, DAS harus dipandang sebagai aset utama pembangunan berkelanjutan.
Program rehabilitasi DAS, terutama di kawasan hulu yang kritis, memberikan Dampak Ekonomi instan melalui penciptaan lapangan kerja padat karya. Misalnya, kegiatan seperti reboisasi, pembangunan dam penahan (cekdam), dan pembuatan terasering membutuhkan serapan tenaga kerja lokal dalam jumlah besar. Berdasarkan data dari Laporan Dampak Program Reforestasi DAS di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, pada tahun 2024, program rehabilitasi DAS berhasil menyerap 32 orang tenaga kerja dari empat Kelompok Tani Hutan (KTH) setempat, dengan upah harian sekitar Rp100.000 per hari selama masa tanam. Selain itu, program ini juga memicu munculnya peluang usaha baru, terutama di bidang agroforestri dan budidaya hasil hutan bukan kayu (HHBK). Masyarakat yang terlibat dalam konservasi kini memiliki sumber pendapatan ganda dari pengolahan hasil pohon keras serta tanaman sela seperti gula aren, yang rata-rata memberikan penghasilan tambahan antara Rp3.000.000 hingga Rp4.000.000 per bulan.
Lebih jauh lagi, pemulihan DAS memberikan Dampak Ekonomi berkelanjutan bagi sektor pertanian di wilayah hilir. Ketersediaan air irigasi yang stabil dan berkualitas, bebas dari sedimentasi tinggi, mengurangi biaya operasional pertanian dan meningkatkan produktivitas. Ketika kualitas air membaik dan risiko kekeringan atau banjir menurun, Nilai Tukar Petani (NTP) cenderung meningkat. Di salah satu kawasan pertanian irigasi teknis di sepanjang DAS Bengawan Solo, yang telah mengalami perbaikan saluran dan penanaman pohon konservasi di hulu sejak tahun 2023, dilaporkan bahwa rata-rata peningkatan Indeks Pertanaman (IP) naik dari IP 200 menjadi IP 250 pada musim tanam 2025. Peningkatan ini, yang memungkinkan petani panen dua kali padi dan satu kali palawija, secara langsung mendorong peningkatan pendapatan dan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Hal ini sejalan dengan temuan BPS bahwa penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan kenaikan NTP adalah faktor utama yang menurunkan angka kemiskinan.
Sementara itu, dampak sosial dari layanan DAS yang sehat tidak kalah krusial. Ketersediaan air bersih yang terjamin mengurangi risiko penyakit berbasis air, seperti diare dan tifus, yang secara historis membebani masyarakat miskin dengan biaya kesehatan yang tinggi. Pada tingkat kelembagaan, program DAS yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan, seperti melalui Forum DAS, telah memperkuat modal sosial dan rasa kepemilikan. Misalnya, Badan Pengelolaan DAS (BPDAS) Citarum pada tahun 2024 menyelenggarakan pertemuan rutin setiap bulan di hari Rabu minggu ketiga, melibatkan aparat desa, perwakilan kepolisian sektor (Polsek), dan tokoh masyarakat, untuk menyepakati zonasi konservasi dan pemanfaatan air secara adil. Keterlibatan ini memastikan bahwa program konservasi tidak dipaksakan, melainkan merupakan gerakan kolektif. Peningkatan kolaborasi ini juga membantu menyelesaikan konflik pemanfaatan air yang sering terjadi antara pengguna hulu dan hilir, sehingga menciptakan harmoni sosial.
Secara ringkas, investasi pada DAS adalah mekanisme triple dividend (dividen tiga keuntungan): keuntungan lingkungan (air dan ekosistem pulih), keuntungan ekonomi (pendapatan masyarakat meningkat), dan keuntungan sosial (kesehatan dan harmoni sosial terwujud). Untuk memastikan keberlanjutan dan maksimalisasi Dampak Ekonomi ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperkirakan dibutuhkan total pendanaan sekitar Rp22,6 triliun untuk perbaikan kualitas air di 15 DAS prioritas di Indonesia. Angka tersebut mencerminkan skala tantangan, sekaligus potensi pengembalian investasi yang sangat besar dalam bentuk ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.